Penampakan Jalan Rusak di Cirebon: 3 Tahun dibiarkan Tanpa Perbaikan
- Berita Jalan Hancur
Pada tahun 2023 dalam berita KOMPAS.com di Cirebon memberitakan sebuah kerusakan jalan. Hal tersebut menjadi hambatan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari. Disebabkan karena hancurnya jalan selama tiga tahun tanpa perbaikan. Masyarakat sendiri sangat mengeluhkan terjadinya jalan rusak tersebut. Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan terhadap kinerja pemerintahan.
Titik kerusakan terjadi mulai dari pertigaan Cikere tepat di jalur utama pantura menuju arah desa Pangkalan, kecamatan Plered, Cirebon dan jalan tersebut merupakan akses jalur utama pantura. Ini menjadi evaluasi bagi pemerintah mengapa membiarkan hal tersebut terjadi, tidak membuka mata dan hati untuk segera memperbaiki jalan yang rusak.
Adapun kondisi aspal yang rusak berjarak 15 kilometer sepanjang akses utama yang menghubungkan empat kecamatan di Cirebon, yakni Kecamatan Plered dengan Kecamatan Jamblang, Kecamatan Plered dengan Kecamatan Gunung Jati, dan Kecamatan Plered dengan Kecamatan Panguragan. Ketika musim hujan jalan menjadi lubang dan tertutup oleh genangan air. Sehingga sangat membahayakan dan menyebabkan beberapa orang jatuh hingga terluka terluka. Meskipun sudah banyak merenggut korban jiwa, masalah tersebut belum juga mendapat respon dari pemerintah.
Masyarakat sering mempertanyakan alasan pemerintah tidak segera menindak lanjuti permasalahan kerusakan jalan. Apa karena anggaran dari perbaikan jalan yang mengahbiskan APBN. Ataupun ada hal yang mungkin dalam proses pembangunan. Seperti yang kita tahu, bahwa beberapa jalan-jalan di berbagai penjuru kota banyak yang terlambat dalam proses perbaikanya. Sehingga banyak menyebabkan kecelakaan dan penghambat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Padahal sudah beberapa kali warga melaporkan mengenai kerusakan jalan. Namun respon pemerintah daerah hanya sekedar didengarkan dan tidak segera ditindaklanjuti.
Kejadian kerusakan jalan serupa juga terjadi di daerah lampung yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dan kabar gembiranya adalah jalan langsung diperbaiki setelah viral. Sehingga memunculkan pertanyaan apakah perlu diviralkan dulu agar mendapatkan respon dari pemerintah. Konsekuensi dari kejadian diatas adalah pemerintah Indonesia mendapatkan penilaian yang buruk dari masyarakatnya. Yaitu dengan anggapan bahwa uang untuk pemberdayaan masyarakat di korupsi oleh pemerintah sendiri.
Dari dua masalah diatas, masyarakat dan mahasiswa mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi pendapat mereka hanya didengarkan saja dan tidak langsung dikerjakan. Padahal tugas sebagai pemerintah dan kepala daerah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Bukan untuk menjadikannya raja karena kaya harta dan pangkat. Dengan demikian, pemerintah Indonesia memang harus ditekanan dalam urusan tersebut agar tidak semena-mena dalam menyelesaikan urusan rakyat.
B. Teori Pemberdayaan Masyarakat
Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara yang dilakukan dalam menangani salah satu sebuah problematik yang ada di masyarakat. Perencanaan, dan pemberitaan juga merupakan salah satu konsep dari pemberdayaan. Adapun contoh dari problem tersebut ialah jalan yang rusak. Sehingga teori pemberdayaan masyarakat yang biasa digunakan dalam penanganan masalah jalan rusak ialah teori partisipasi dan teori keterkaitan sosial. Secara terperinci sebagai berikut:
Pertama teori partisipasi, dimana Masyarakat diminta untuk terlibat aktif ketika mengambil suatu keputusan, perencanaan dan pelaksanaan program atau kebijakan yang akan mempengaruhi mereka. Poin yang ada dalam teori partisipasi ini diantaranya penguatan suara masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Poin kedua adalah masyarakat diminta untuk ikut andil dalam menyadarkan pemerintah agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan seperti kecelakaan yang disebabkan oleh jalanan yang rusak. Poin ketiga ialah masyarakat diminta untuk melakukan upaya dalam meningkatkan keterlibatan dan kesadaran publik terkait dengan adanya jalanan yang rusak dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah.
Kedua teori keterkaitan sosial, ekspektasi dengan adanya teori ini ialah masyarakat dapat membangun dan memperkuat jaringan hubungan sosial antara berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta. Pemerintah seharusnya mengetahui bahwa di daerah tersebut terdapat jalan yang rusak selama 3 tahun. Akan tetapi mereka masih belum memperbaiki jalan tersebut.
Maka dari itu, Masyarakat harus berinisiatif dalam melaporkan bahkan memberitakan di media sosial atau diruang publik. Hal tersebut merupakan salah satu upaya agar pemerintah segera memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan banyak korban. Adapun beberapa poin dari teori pemberdayaan ini salah satunya yaitu sharing knowledge, membangun kepercayaan dan solidaritas, serta mendorong inovasi, kreativitas dan penguatan kapasitas bersama.
Masalah mengenai kerusakan jalan dan lambatnya respons pemerintah dalam menanggapi masalah tersebut masih sering dikeluhkan di Indonesia. Sehingga sering kali menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat. Sedangkan jalan merupakan fungsi fundamental untuk mempermudah segala kegiatan seperti akses menuju tempat pekerjaan, akses untuk melakukan aktivitas setiap hari, dll. Namun kerusakan jalan dan lambatnya respons pemerintah dalam perbaikan dapat mengganggu konsep pemberdayaan dalam masyarakat.
Oleh: Amir Bahauddin
